Heboh Polemik Nama Pantai Serangan, Bendesa Adat Tak Diundang dalam Pertemuan

DENPASAR – Diskusi panas terjadi dalam pertemuan antara anggota DPR RI dan DPD RI dengan pihak BTID Kura Kura Bali di UID Campus Bali. Polemik perubahan nama Pantai Serangan menjadi "Pantai Kura Kura Bali (Surf Surf by the Waves)" menjadi sorotan utama.

Baca juga: Gerakan Keadilan Rakyat, Pemilu Buruk Hasil Ketidakmampuan Bawaslu

I Nyoman Parta menuding BTID bertanggung jawab atas perubahan nama di Google Maps. Namun, Head of Communication PT BTID, Zakki Hakim, membantah klaim tersebut.

"Jika diperbesar di peta, nama Pantai Serangan masih ada. Nama 'Pantai Kura Kura Bali' merupakan sisa dari ajang WWF Mei 2024 lalu, " ujarnya.

Baca juga: KTT AIS, Gus Bawa: Mampu Tangkap Potensi Kerjasama Regional

Tak hanya soal pantai, perubahan nama ruas jalan juga dipermasalahkan. Nama "Jalan Kura Kura Bali" disebut menggantikan nama "Jalan Pulau Serangan."

Baca juga: KONKORCAB PKC PMII XIX Sumsel versi Lubuk Linggau Ilegal

Tantowi Yahya, wakil owner BTID, menjelaskan bahwa perubahan tersebut hanya sementara untuk mempermudah delegasi KEK Kura Kura Bali.

Baca juga: AJJB Dikukuhkan, Upaya Baru Menstabilkan Harga dan Meningkatkan Kesejahteraan Peternak Babi di Bali

"Nama jalan ini belum resmi. Jika harus diubah kembali, proses perizinannya akan memakan waktu seperti yang kami alami sebelumnya, " kata Tantowi, Kamis (30/01/2025).

Persoalan lain yang mencuat adalah pemasangan pelampung di perairan sekitar, yang disamakan dengan pagar bambu di lautan Tangerang. Pihak BTID menegaskan bahwa hal itu bertujuan untuk mengamankan wilayah dari aktivitas ilegal seperti perdagangan BBM dan narkoba.

Baca juga: Koster Peduli, Telpon Menteri ESDM Terkait Kelangkaan Gas LPG 3 Kg di Bali

Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik turut mengkritik penggunaan rompi oranye bagi nelayan dan akses laut yang dinilai terbatas. Tantowi menegaskan bahwa aturan tersebut dibuat untuk pengawasan dan sementara hanya berlaku bagi nelayan setempat.

Soal akses jembatan bagi nelayan dan area parkir untuk umat Hindu di Pura Sakenan, BTID berjanji akan membahasnya dalam rapat direksi.

Anggota DPR RI Nyoman Adi Wiryatama menutup diskusi dengan harapan penyelesaian bijak.

Baca juga: Awas Beli Kaveling Jalur Hijau Sedap Malam, Pembeli Bisa Rugi

"Jangan sampai warga di sini merasa terkekang seperti teroris di rumahnya sendiri. Mereka lahir dan besar di sini, hak mereka harus diperhatikan, " tegasnya.

Namun, ada hal yang cukup mencolok di akhir pertemuan. Bendesa Adat Serangan, I Nyoman Gede Pariatha, tampak duduk di luar tanpa diundang dalam diskusi resmi. Padahal, pihaknya yang paling memahami kondisi desa adat.